Lakip

  • Dibaca: 844 Pengunjung

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian Otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Jika disimak lebih lanjut kebijakan ini lahir sebagai refleksi dari keinginan pemerintah untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan tiga fungsi pokok pemerintahan, yaitu fungsi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi pelayanan dimaksudkan sebagai instrumen untuk mewujudkan dan menjamin rasa keadilan dalam masyarakat, fungsi pembangunan merupakan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan fungsi pemberdayaan merupakan upaya untuk mewujudkan kemandirian masyarakat. ( civil society ).

Kemudian, untuk lebih mengefektifkan ketiga fungsi ini, pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan menerbitkan UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai pijakan dasar bagi semua penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya. Langkah strategis berikutnya yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, dimana Presiden menginstruksikan kepada seluruh penyelenggara negara untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Untuk mengetahui apakah fungsi pokok telah terlaksana dengan baik melalui pelaksanaan AKIP yang selanjutnya dievaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mengacu pada Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kecamatan Banjarangkan sebagai salah satu unit kerja sekaligus Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, menyusun LAKIP sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2013.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

 

 

 3.1. Pengukuran Kinerja

A. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan

Kecamatan Banjarangkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 melaksanakan 8 Program dengan 23 Kegitan. Seluruh kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu dengan rata-rata capaian kinerja output kegiatan sebesar  100 %. Hasil pengukuran kinerja kegiatan dapat dilihat secara terperinci disajikan pada formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) terlampir.

        Berikut ini ringkasan pengukuran kinerja kegiatan

No

Uraian Kegiatan

Masukan

Keluaran

1

Penyediaan Jasa surat-menyurat

100%

100%

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik

77,45%

100%

3

Penyediaan jasa administrasi keuangan

100%

100%

4

Penyediaan alat tulis kantor

93,32%

100%

5

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

90,20%

100%

6

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

100%

100%

7

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

99,24%

100%

8

Penyediaan bahan logistik kantor

100%

100%

9

Penyediaan makanan dan minuman

100%

100%

10

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

95,24%

100%

11

Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran

99,99%

100%

12

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

92,13 %

 

13

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

98,58 %

100%

14

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operational

97,82%

100%

15

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

100%

100%

15

Diaolog/Audensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

96,47%

100%

16

Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Wilayah

98,65%

100%

17

Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga

98,79%

100%

18

Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa

99,68%

100%

19

Pembinaan Lomba UKS

98,38%

100%

20

Pembinaan Penyelenggaraan Pemdes

97,74%

100%

21

Pembinaan Lomba Desa Terpadu dan Penilaian Pelaksanaan Tugas-tugas Kepala Desa

97,49%

100%

22

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

93,98%

100%

    

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B.  Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2014 seluruh kegiatan pada Kecamatan Banjarangkan sudah dapat dilaksanakan dengan baik dengan persentase capaian Kinerja Output rata-rata  100%. Hasil pengukuran kinerja kegiatan dapat dilihat secara terperinci disajikan pada formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) terlampir.

3.2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi secara internal/mandiri terhadap kinerja Kecamatan  Banjarangkan, Kabupaten Klungkung guna memberikan suatu gambaran tentang:

-          Efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan

-          Efesiensi kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan

-          Pencapaian sasaran pada tahun berjalan

A. Efektivitas Kegiatan

          Efektivitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang ingin dicapai. Pengukuran efektivitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator Outcome dari kegiatan tersebut.

1. Kegiatan yang efektif

      Suatu kegiatan yang dikategorikan efektif apabila mampu mencapai angka rata-rata outcome minimal 100 %. Faktor-faktor pendukung kegiatan efektif yaitu: tersedianya dana yang cukup, komitmen yang tinggi para pelaksana/penanggungjawab kegiatan untuk menghasilkan yang terbaik. Dari 8 Program dan 23 kegiatan yang dilaksanakan Kantor Camat Banjarangkan pada tahun 2014, 23 sasaran kegiatan dapat dikatakan efektif karena rata-rata outcomenya mencapai 100 %.

 

 

2. Kegiatan yang kurang efektif

      Suatu kegiatan dinyatakan kurang/tidak efektif apabila capaian indikator outcomenya dibawah 100 %. Dari 23 Kegiatan di Kecamatan Banjarangkan pada tahun 2014, seluruhnya mencapai rata-rata outcome sebesar 100 % sehingga dikategorikan efektif.

3. Kegiatan yang belum dapat diukur efektivitasnya

Kegiatan yang belum dapat diukur efektivitasnya adalah kegiatan yang belum dirumuskan indikator outcomenya. Pada tahun 2014 kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Banjarangkan seluruhnya sudah dapat dirumuskan indikator outcomenya sesuai dengan penetapan kinerja Tahun 2014.

 

B. Efesiensi Kegiatan

          Efesiensi kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit tetapi dapat menghasilkan output yang sama atau persentase capaian kinerja output lebih tinggi dari prosentase capaian kinerja input. Dengan demikian fokus perhatiannya dalam pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan.

Dari 8 program dengan 23 kegiatan yang dilaksanakan  Kantor Camat Banjarangkan pada tahun 2014, semua kegiatan dapat dikatagorikan efisien karena dari 23 kegiatan yang ada, persentase outputnya lebih tinggi atau sama  dari persentase input. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) terlampir.

 

3.3. Analisis Akuntabilitas Kinerja

A. Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat dalam Penyediaan Barang-barang Publik (public goods). Sasaran ini untuk mewujudkan tujuan “Menyelenggarakan manajemen publik yang adil, profesional, efesien dan efektif”. Program yang dirumuskan adalah

-      Pelayanan administrasi Perkantoran

-      Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-      Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

-      Penataan Daerah Otonomi Baru

-      Peningkatan / Pengembangan Sarana dan Prasarana Olah Raga

-      Peningkatan/Pengembangan Wawasan Kebangsaan

-      Penataan Administrasi Kecamatan

-      Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sasaran ini adalah :

·         Persentase rata-rata capaian indikator output kegiatan

·         Prosentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor

·         Jumlah angka gangguan kamtibmas saat hari raya

·         Tertib Batas Wilayah Administrasi Kecamatan

·         Terpenuhinya kebutuhan penggunaan lapangan 12 bulan

·         Terselenggaranya peringatan hari-hari besar nacional dan daerah 2 kali

·         Persentase desa yang melaksanakan ADD sesuai pedoman

·         Persentase usulan yang terakomodir dalam RKPD.

 

Berdasarkan realisasi target dari delapan  indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran ini berhasil dicapai dengan tingkat capaian kinerja output rata-rata sebesar 100 % dari target yang ditetapkan dan capaian kinerja outcome rata 100%, dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam form PKK terlampir.

·         Persentase rata-rata capaian indikator output kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  dilakukan melalui kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi dan jasa administrasi keuangan,  ATK , penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik, peralatan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistik, makan dan minum, rapat-rapat koordinasi di luar daerah serta penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran. Secara umum seluruh kegiatan dapat terselesaikan dengan baik, dengan capaian indikator outcome 100 %.

·         Prosentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor

Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana kantor di Kecamatanm Banjarangkan dilakukan melalui program  peningkatan sarana dan prasarana aparatur  dengan kegiatan  meliputi pengadaan dan  pemeliharaan yaitu pengadaan kendaraan dinas, pemeliharaan gedung kantor dan kendaraan dinas serta pemeliharaan perlengkapan gedung kantor. Seluruh kegiatan diatas telah terlaksana dengan baik dengan capaian indikator outcome 100 %

 

·         Terpenuhinya kebutuhan penggunaan lapangan 12 bulan

Guna memenuhi kebutuhan penggunaan lapangan di Kecamatan Banjarangkan, dilaksanakan melalui program pengingkatan/pengembangan sarana dan prasarana olah raga dengan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga. Adapaun realisasi capaian idikator kinerja outputnya mencapai 100%

·         Terselenggaranya peringatan hari-hari besar nasional dan daerah 2 kali

Peringatan hari-hari besar nasional dan daerah di Kecamatan Banjarangkan dilaksanakan melalui program Peningkatan/ Pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa. Adapaun capaian indikator output dan outcome mencapai 100%

 

·         Terpenuhinya Juara Lomba UKS, Operasional Penunjang Kegiatan Kecamatan, dan Juara Lomba Desa di Kecamatan Banjarangkan

 

Untuk tersedianya Juara Lomba UKS tahun 2013 sehingga bisa dikirim ke tingkat Kabupaten Klungkung. Juara Loba UKS Kecamatan yang telah terealisasi dengan capaian indikator 100 %.

Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Kecamatan seperti Muspika, Pemilihan Prebekel dan Operasional Kecamatan Banjarangkan. Capaian Indikator sebesar 100%

Upaya peningkatan jumlah desa tertib administrasi dilakukan melalui pembinaan desa lomba yang mewakili Kecamatan Banjarangkan dalam Lomba Desa terpadu tingkat Kabupaten Klungkung. Pada Tahun 2013 desa yang mendapat pembinaan adalah Desa Bumbungan

 

·      Laporan Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Buku Inventaris Biaya Langsung Masuk Desa Dan Swadaya Murni Tepat Waktu.

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan Buttom Up Planning maka pemerintah Kecamatan Bnajarangkan melaksanakan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Banjarangkan. Hasil dari Musrenbang Kecamatan tersebut dituangkan dalam bentuk Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan yang meliputi  Usulan dari 13 Desa yang ada.

B.  Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kantor Camat Banjarangkan Tahun 2013, alokasi anggaran Belanja Langsung dapat diuraikan sebagai berikut :

- Belanja Pegawai                         :  Rp.   131.835.500,-

- Belanja Barang dan Jasa             :  Rp.   817.396.800,-

- Belanja Modal                            :  Rp.   389.300.000,-

Jumlah                 :  Rp.1.338.532.300,-

 

Dari alokasi tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 1.303.067.203,-  atau sebesar

97,35%  dengan rincian sebaga berikut:                             

- Belanja Pegawai                         :  Rp.    131.830.000,-

- Belanja Barang dan Jasa             :  Rp.    792.637.203,-

- Belanja Modal                            :  Rp.   378.600.000,-

Jumlah                 :  Rp. 1.303.067.203,-  

 

C.  Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Pada dasarnya seluruh kegiatan pada Kantor Camat Banjarangkan tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi.

 

Adapun permasalahan tersebut antara lain:

-          Sarana dan prasarana kantor yang masih kurang, yaitu komputer, meja kerja, kursi serta almari tempat arsip. Kondisi ini menghambat pelayanan pelaksanaan tugas serta penempatan kearsipan yang kurang rapi.

-          Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Kantor Camat Banjarangkan

-          Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat karena belum adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Upaya pemecahan permasalahan tersebut adalah:

-          Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada serta mengajukan usulan penambahan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana aparatur.

-          Memberikan Pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas-tugas serta mengikutsertakan pegawai/staf dalam berbagai diklat, kursus dan seminar di tingkat Kabupaten  dan Propinsi.

-          Diharapkan segera diterbitkan Peraturan/Keputusan Bupati tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah

 

 

1.2. Kondisi Umum dan Karakteristik Wilayah

Kecamatan Banjarangkan secara geografis terletak di bagian barat wilayah Kabupaten Klungkung dengan luas wilayah 45,73 km2 dengan jumlah penduduk 38246 jiwa terdiri dari laki-laki: 18819 jiwa dan perempuan: 19427 jiwa. Batas-batas wilayah Kecamatan Banjarangkan sebagai berikut:

- Sebelah Utara               : Kabupaten Bangli

- Sebelah Timur              : Kecamatan Klungkung

- Sebelah Selatan            : Selat Badung

- Sebelah Barat               : Kabupaten Gianyar

Secara administrasi, Kecamatan Banjarangkan terdiri dari 13 Desa, 55 Dusun dan 30 Desa Pekraman dengan ibu kota kecamatan di Desa Banjarangkan . Secara umum lokasi desa-desa di wilayah kecamatan dapat terjangkau dengan cepat dari pusat pemerintahan Kecamatan sehingga memudahkan dalam penyampaian informasi maupun pelayanan kepada masyarakat. Sumber mata pencaharian utama penduduk Kecamatan Banjarangkan mayoritas bergerak di sektor pertanian serta sektor-sektor lain seperti: Perdagangan, Industri kecil, Pemerintahan/jasa, Pengangkutan, Perikanan, Komunikasi, Pertambangan dan Peternakan  serta Lembaga Keuangan lainnya.

Dinamika kependudukan serta kondisi geografis wilayah Kecamatan Banjarangkan yang mayoritas berada di wilayah pedesaan tentunya sangat berpengaruh terhadap penyusunan kebijakan pemerintahan dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

 

1.3. Kewenangan dan Strukur Organisasi

Kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Kota dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Selain tugas tersebut, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliput:

a.      mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;

b.      mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum ;

c.      mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;

d.      mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;

e.      mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;

f.       membina penyelenggaraan pemerintahan desa

g.      melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008, struktur organisasi pemerintahan Kecamatan dipimpin oleh Camat dibantu oleh perangkat kecamatan yang terdiri dari Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Kepala Sub Bagian Keuangan.

 

BAB II

RENSTRA DAN RENJA

 

 

2.1. RENCANA STRATEJIK

Rencanaan Stratejik adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra meliputi beberapa komponen yang terdiri dari : Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan program.

A.    Visi

Pemerintah Kecamatan Banjarangkan menetapkan visi sebagai berikut: Terwujudnya Pelayanan Prima Di Kecamatan Banjarangkan Menuju Masyarakat  Yang Unggul dan Sejahtera Tahun 2018.”

B.     Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka selanjutnya ditetapkan  misi Kecamatan Banjarangkan sebagai berikut :

-         Menyelengarakan tugas umum pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan Desa dan terciptranya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

-         Melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati bidang  perijinan dan non perijinan  untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

-         Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat

-         Meningkatkan profesionalisme aparatur melalui bimbingan pendidikan dan pelatihan

-         Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good coorporate governance

C. Tujuan

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun dan harus selaras dengan visi yang ditetapkan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Camat Banjarangkan yaitu:

-         Terselenggaranya tugas umum pemerintahan dalam koordinasi pembinaan dan pelayanan masyarakat.

-         Terselenggaranya pelaksanaan pelimpahan wewenang oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

 

D. Sasaran

Tujuan yang telah ditetapkan dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran yaitu hasil yang ingin diperoleh/dicapai dalam kurun waktu paling lama satu tahun, yang realistis dan dapat diukur pencapaiannya berdasarkan indikator kinerja tertentu yang disebut indikator kinerja sasaran. Adapun sasaran yang ingin dicapai Kantor Camat Banjarangkan adalah:

-         Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

-         Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

-         Meningkatnya kualitas pelayanan

-         Meningkatnya kesejahteraan sosial

-         Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam olah raga

E. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Strategi adalah langkah-langkah tindakan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam bentuk kebijakan dan program. Strategi yang berupa kebijakan dan program tersebut antara lain:

Strategi :

1.     optimalisasi pengawasan, pengendalian internal, dan pengkoordinasian tugas pokok dan fungsi;

2.     pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan administrasi perkantoran sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD;

3.     peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima;

4.     peningkatan professionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal.

Kebijakan:

1.     Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;

2.     Peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran;

3.     Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen;

4.     Pemenuhan kebutuhan sarana parasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima;

5.     Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang tanggungjawabnya serta penerapan reward dan funishment terhadap prestasi yang terukur.

Program:

-         Pelayanan Administrasi perkantoran

-         Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-         Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

-         Penataan Daerah Otonomi Baru

-         Peningkatan/ Pengembangan Sarana Dan Prasarana Olahraga

-         Peningkatan/Pengembangan Wawasan Kebangsaan

-         Penataan Administrasi Kecamatan

-         Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan

 

2.2. RENCANA KERJA

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan produk dari perencanaan kinerja, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Banjarangkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan dalam satu tahun berjalan. Rencana Kerja Tahunan memuat informasi tentang :

A.    Sasaran Tahunan 2014

Sasaran Tahunan 2014 dalam RKT merupakan bagian dari lima tahun Renstra Kecamatan Banjarangkan yang akan diwujudkan secara bertahap pada tahun tertentu

B.     Program Tahunan 2014

Progam Tahunan tahun 2014 merupakan bagian dari program yang tercantum dalam Renstra Kecamatan  Banjarangkan yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan tahun 2014. Adapun program yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut :

-         Pelayanan Admnistrasi Perkantoran

-         Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

-         Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

-         Penataan Daerah Otonomi Baru

-         Peningkatan/pengembangan Sarana dan Prasarana Olah Raga

-         Peningkatan/pengembangan wawasan kebangsaan

-         Penataan Administrasi Kecamatan

-         Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan

C.    Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari program tahunan. Kegiatan diidentifikasikan sebagai tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, sebagai upaya untuk mewujudkan sasaran tahunan yang telah ditetapkan pada tahun yang bersangutan dimana sasaran kegiatannya juga diukur kinerjanya berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sesuai dengan program yang telah disusun maka kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Camat Banjarangkan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

-         Penyediaan Jasa surat Menyurat

-         Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

-         Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

-         Penyediaan Alat tulis Kantor

-         Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

-         Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

-         Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-         Penyediaan Bahan Logistik Kantor

-         Penyediaan Makanan Dan Minuman

-         Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah

-         Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

-         Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

-         Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

-         Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / operasional

-         Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

-         Dialog/Audensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pempinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

-         Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah

-         Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olah Raga

-         Pelestarian Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa

-         Pembinaan Lomba UKS

-         Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

-         Pembinaan Lomba Desa Terpadu dan Penilaian Pelaksanaan Tugas-tugas Kepala Desa

-         Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

BAB IV

PENUTUP

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), merupakan media pertanggungjawaban Pemerintah Kantor Camat Banjarangkan tentang kinerja pemerintah dalam kurun waktu satu tahun. Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat menjadi stimulan bagi Instasi Pemerintah untuk menyelenggarakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi secara baik dan benar, sehingga terbentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) juga menjadi tolok ukur berjalannya pemerintahan secara efektif, efesien dan renponsif terhadap aspirasi masyarakat sehingga diharapkan dapat menjadi umpan balik untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

Dengan kesadaran bahwa tiada suatu kegiatan yang dapat diselesaikan dengan sempurna maka LAKIP inipun disadari masih perlu ada penyempurnaan-penyempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati kami sangat mengharapkan kritikan, usul maupun saran dari semua pihak. Kritikan, usul maupun saran ini merupakan dorongan yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Banjarangkan pada masa-masa mendatang sehingga sasaran dan tujuan yang diharapkan dapat terwujud sesuai dengan visi dan misi Kantor Camat Banjarangkan.

  • Dibaca: 844 Pengunjung