Perjanjian Kinerja Tahun 2016

  • Dibaca: 194 Pengunjung

KATA PENGANTAR

 

Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan. Perjanjian Kinerja Kecamatan Banjarangkan Tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banjarangkan Tahun 2014-2018.

          Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indicator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Kecamatan Banjarangkan pada tahun 2016. Diharapkan perjanjian kinerja ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi , melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1  LATAR BELAKANG

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar  / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan komitmen dan kesepakatan antara atasan dan bawahan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja pada Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi  serta berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Tahun Tahun 2016 ini disusun sesuai dengan program dan kegiatan utama pendukung pencapaian IKU yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2016 dan berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indicator kinerja utama yang  dilaksanakan oleh Kecamatan Banjarangkan pada tahun 2016

Diharapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Banjarangkan ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

 

1.2  TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung disebutkan bahwa  Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

 

Didalam melaksanakan tugas Pokok tersebut Kecamatan mempunyai Fungsi :

1.Pengoordinasian  kegiatan  pemberdayaan masyarakat.

2.Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

3.Pengoordinasian  penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,

4. Pengoordinasian  pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

5.Pengoordinasian  penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan.

6. Pembinaan  penyelenggaraan pemerintahan desa.

7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa .

 

1.3  TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

a.     Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas , akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

b.     Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

c.      Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

d.     Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan / kemajuan kinerja pemnerima amanah.

e.      Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

 

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

 

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang, tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu instansi.

Visi Kecamata Banjarangkan adalah : “ Terwujudnya Pelayanan Prima Di Kecamatan Banjarangkan Menuju Masyarakat  Yang Unggul dan Sejahtera Tahun 2018”.

Untuk Mewujudkan Visi tersebut perlu merumuskan misi Kecamatan Banjarangkan sebagai berikut :

-         Menyelengarakan tugas umum pemerintahan dalam koordinasi, pembinaan dan pelayanan kemasyarakatan

-         Menyelenggarakan pelaksanaan pelimpahan wewenang oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

 

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mengimplementasikan misi tersebut maka disusun Tujuan stratejik serta sasaran jangka menengah sebagai berikut :

Tujuan

-         Terselenggaranya tugas umum pemerintahan dalam koordinasi pembinaan dan pelayanan masyarakat.

-         Terselenggaranya pelaksanaan pelimpahan wewenang oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

Sasaran :

-         Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

-         Meningkatnya kualitas pelayanan

 

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM

Untuk mengukur sejauh mana Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan , pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indicator kinerja dan target kinerja  yang harus dicapai pada akhir tahun 2016. Indikator  kinerja masing-masing sasaran tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung.

Dalam upaya untuk mewujudkan capaian target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tahun 2016., akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Klungkung yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Banjarangkan tahun 2016 berjumlah Rp 3.901.611.789,18, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 2.576.542.989,18, dan Belanja Langsung sebesar Rp1.325.068.800,00

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dan target yang ingin dicapai tahun 2016, program dan kegiatan utama yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU serta alokasi anggaran tahun 2016 secara rinci per program dapat dilihat pada lampiran I.

 

BAB III

PENUTUP

 

Perjanjian Kinerja Kecamatan Banjarangkan Tahun 2016 merupakan suatu dokumen pernyataan / kesepakan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki . Dokumen ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi , melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta menilai keberhasilan organisasi .

Perjanjian Kinerja Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung terdiri dari 18 program dan 34 kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Kecamatan Banjarangkan bersumber dari APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2016 sebesar Rp 3.901.611.789,18 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.576.542.989,18 dan belanja langsung sebesar Rp. 1.325.068.800,00.

 

Lampiran I        
           
  PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
  KECAMATAN BANJARANGKAN
  KABUPATEN KLUNGKUNG
           
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
1 2 3 4
1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa Persentase jumlah desa yang tertib administrasi 60%
 
       
2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Indeks Kepuasan Pelayanan  80%
           
           
  Program    Anggaran  Keterangan 
  Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Rp          33.016.500  
  Program Peningkatan sarana dan prasarana olah raga Rp          34.630.000  
  Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan Rp          13.752.500  
  Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp        181.965.000  
  Program Penataan Administrasi Kecamatan Rp          69.426.600  
  Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Rp          79.173.000  
  Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  Rp             4.392.000  
  Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Rp             9.146.400  
  Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp             7.080.000  
  Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Rp          52.825.000  
  Program Pengembangan Budidaya Perikanan Rp             5.830.000  
  Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp             5.117.000  
  Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp          10.255.000  
  Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Rp             9.989.000  
  Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp             5.810.000  
  Program Pengembangan Otonomi Daerah Rp          54.428.000  
  • Dibaca: 194 Pengunjung