LKP

  • Dibaca: 174 Pengunjung

BAB I  PENDAHULUAN

 

 

1.1.   Latar Belakang

Pemerintahan yangtransparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja dalam periode triwulanan maupun tahunan. Untuk mendukung laporan tersebut maka perlu adanya penetapan kinerja sesuai tugas dan fungsi dari jabatan yang dipangku oleh pejabat eselon di lingkungan SKPD Kecamatan Banjarangkan. Penetapan Kinerja yang dirangkum dalam sebuah dokumen perjanjian kinerja mencerminkan target kinerja, visi, misi, pencapaian indikator kinerja utama dari sasaran yang telah ditetapkan.Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)SKPD Kecamatan Banjarangkanmerupakan langkah awal untuk menuju pembentukan pemerintahan yang baik dengan menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, dan berhasil guna.

 

1.2.   Gambaran Umum

Kecamatan Banjarangkan secara geografis terletak di bagian barat wilayah Kabupaten Klungkung dengan luas wilayah 45,73 km2 dengan jumlah penduduk 38.650 jiwa terdiri dari laki-laki: 19.280 jiwa dan perempuan: 19.370 jiwa. Batas-batas wilayah Kecamatan Banjarangkan sebagai berikut:

- Sebelah Utara      : Kabupaten Bangli

- Sebelah Timur     : Kecamatan Klungkung

- Sebelah Selatan   : Selat Badung

- Sebelah Barat      : Kabupaten Gianyar

Secara administrasi, Kecamatan Banjarangkan terdiri dari 13 Desa, 55 Banjar Dinas yang meliputi 30 Desa Pekraman dengan ibu kota kecamatan di Desa Banjarangkan. Secara umum lokasi desa-desa di wilayah kecamatan dapat terjangkau dengan cepat dari pusat pemerintahan Kecamatan sehingga memudahkan dalam penyampaian informasi maupun pelayanan kepada masyarakat. Sumber mata pencaharian utama penduduk Kecamatan Banjarangkan mayoritas bergerak di sektor pertanian serta sektor-sektor lain seperti: Pemerintahan/jasa, Perdagangan, Industri, Pengangkutan dan Komunikasi, Pertambangan dan Penggalian serta Lembaga Keuangan lainnya.

Dinamika kependudukan serta kondisi geografis wilayah Kecamatan Banjarangkan yang mayoritas berada di wilayah pedesaan tentunya sangat berpengaruh terhadap penyusunan kebijakan pemerintahan dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

                                           

1.2.1.Tugas dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Banjarangakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu :

a.     menyelenggarakan urusan pemerintahan umum

b.     mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c.      mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

d.     mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;

e.     mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f.      mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

g.     membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;

h.     melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak

i.       dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan

j.       melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat mendapatkan

pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

 

1.2.2.Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008, struktur organisasi pemerintahan Kecamatan dipimpin oleh Camat dibantu oleh perangkat kecamatan yang terdiri dari Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Sosial dan Budaya, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, dan Kepala Sub Bagian Keuangan. Adapun secara lebih jelas dapat dilihat pada bagan 1.

 

 

 

 

Bagan 1

Struktur Organisasi Kecamatan Banjarangkan

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.2.3.Sumber Daya Manusia (SDM) SKPD/OPD

Ketersediaan pegawai pada SKPD Kecamatan Banjarangkan sesuai golongan, eselon, dan tingkat pendidikan disajikan dalam tabel dibawah

 

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Sesuai Golongan

Pada SKPD Kecamatan Banjarangkan

Tahun 2016

 

NO

GOLONGAN

JUMLAH

1

Golongan IV/a

3

2

Golongan III/d

1

3

Golongan III/c

7

4

Golongan III/b

3

5

Golongan III/a

5

6

Golongan II/d

-

7

Golongan II/c

9

8

Golongan II/b

7

9

Golongan II/a

1

 

Jumlah

36

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Sesuai Eselon

Pada SKPD Kecamatan Banjarangkan

Tahun 2016

 

NO

ESELON

JUMLAH

1

Eselon III a

1

2

Eselon III b

1

3

Eselon IV a

5

4

Eselon IV b

3

 

Jumlah

10

 

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Sesuai Tingkat Pendidikan

Pada SKPD Kecamatan Banjarangkan

Tahun 2016

 

NO

PENDIDIKAN

JUMLAH

1

Sarjana S.2

1

2

Sarjana S.1

12

3

SMA

22

4

SD

1

 

Jumlah

36

 

1.3.   Sistematika Laporan

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPDKecamatan Banjarangkansebagai berikut:

BAB I      PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, gambaran umum, tugas dan fungsi, struktur organisasi, SDM SKPD Kecamatan Banjarangkan, dan sistematika laporan

BAB II    PERENCANAANDANPERJANJIANKINERJA

Memuatperencanaan strategisdan indikator kinerja utama SKPD Kecamatan Banjarangkan,serta perjanjian kinerja tahun 2016

BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat capaian kinerja organisasi, analisa kinerja organisasi, realisasi anggaran, prestasi dan penghargaan tahun 2016

BAB IV    PENUTUP

Memuat kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja

LAMPIRAN

BAB II  PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

 

 

2.1.   Perencanaan Strategis SKPD

2.1.1.Visi dan Misi

Dalam mengimplementasikan visi dan misi yang dimiliki oleh Kabupaten Klungkung maka Kecamatan Banjarangkan menetapkan visi dan misi kelembagaan sebagai berikut :

a.  Visi :

”Terwujudnya pelayanan prima di Kecamatan Banjarangkan menuju masyarakat yang unggul dan sejahtera tahun 2018”.

b.  Misi :

Untuk mewujudkan visi Kecamatan Banjarangkan tersebut melalui beberapa misi yaitu :

1.  Menyelengarakan tugas umum pemerintahan dalam koordinasi pembinaan dan pelayanan kemasyarakatan

2.  Menyelenggarakan pelaksanaan pelimpahan wewenang oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

 

Tabel 2.1

Penjelasan Pokok-Pokok Visi dan Misi SKPD Kecamatan Banjarangkan

Tahun 2013-2018
 

Visi

Pokok-Pokok Visi

Misi

Penjelasan Misi

Terwujudnya pelayanan prima di Kecamatan Banjarangkan menuju masyarakat yang unggul dan sejahtera tahun 2018

1. Pelayanan Prima

2. Masyarakat yang

    unggul dan

    sejahtera

Menyelengarakan tugas umum pemerintahan dalam koordinasi pembinaan dan pelayanan kemasyarakatan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Menyelenggarakan pelaksanaan pelimpahan wewenang oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dan Penyelenggaraan Tugas-Tugas Umum Pemerintahan

2.1.2.Tujuan dan Sasaran

a.  Tujuan

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun dan harus selaras dengan visi yang ditetapkan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh SKPD Kecamatan Banjarangkan yaitu:

-       Terselenggaranya tugas umum pemerintahan dalam koordinasi pembinaan dan pelayanan masyarakat

-       Terselenggaranya pelaksanaan pelimpahan wewenang oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

 

Tabel 2.2

Tujuan SKPD Kecamatan Banjarangkan

 

Visi

Misi

Tujuan

Indikator Tujuan

Target

Terwujudnya pelayanan prima di Kecamatan Banjarangkan menuju masyarakat yang unggul dan sejahtera tahun 2018

Menyelengarakan tugas umum pemerintahan dalam koordinasi pembinaan dan pelayanan kemasyarakatan

Terselenggaranya tugas umum pemerintahan dalam koordinasi pembinaan dan pelayanan masyarakat

jumlah desa yang tertib administrasi

100%

Menyelenggarakan pelaksanaan pelimpahan wewenang oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

Terselenggaranya pelaksanaan pelimpahan wewenang oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

Indeks kepuasan pelayanan

80%

 

b.  Sasaran

Tujuan yang telah ditetapkan dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran yaitu hasil yang ingin diperoleh/dicapai dalam kurun waktu paling lama satu tahun, yang realistis dan dapat diukur pencapaiannya berdasarkan indikator kinerja tertentu yang disebut indikator kinerja sasaran. Adapun sasaran yang ingin dicapai SKPD Kecamatan Banjarangkan adalah:

-       Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

-       Meningkatnya kualitas pelayanan

Tabel 2.3

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Sesuai Renstra

SKPD Kecamatan Banjarangkan Tahun 2013-2018

 

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-

2014

2015

2016

2017

2018

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

jumlah desa yang tertib administrasi

25%

50%

60%

75%

100%

Meningkatnya kualitas pelayanan

Indeks kepuasan pelayanan

80%

80%

80%

80%

80%

 

2.2.   Indikator Kinerja Utama SKPD Kecamatan Banjarangkan

 

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama (IKU)

SKPD Kecamatan Banjarangkan

 

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Alasan/Penjelasan

Sumber Data

1

2

3

4

5

1

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

a.   Persentase jumlah desa yang tertib admkinistrasi

Belum optimalnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa

Kecamatan Banjarangkan

Jumlah desa yang tertib administrasi dibagi jumlah desa seluruhnya dikecamatan kali 100%

2

Meningkatnya kualitas pelayanan

b.   Indeks kepuasan pelayanan

Berdasarkan Permendagri No. 4 Tahun 2010 Kecamatan ditetapkan sebagai Paten yang memberikan pelayanan perijinan

Kecamatan Banjarangkan

Dihitung dari kuisioner indeks kepuasan kepada masyarakat

 

 

 

 

 

 

2.3.   Perjanjian Kinerja Tahun 2016

 

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Kecamatan Banjarangkan

Tahun 2016

 

No.

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan

Target

1

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Persentase jumlah desa yang tertib administrasi

%

60

2

Meningkatnya kualitas pelayanan

Indeks kepuasan pelayanan

%

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA

 

 

3.1.   Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1.Capaian Kinerja Tahun 2016

 

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja OPD Kecamatan Banjarangkan

Tahun 2016

 

No

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan

Target

Realisasi

Capaian Kinerja

A

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Persentase jumlah desa yang tertib administrasi

%

60

60

100

1

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan

Persentase usulan yang terakomodir dalam RKPD

%

50

50

100

2

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Terselenggaranya peringatan hari-hari besar nasional dan daerah

%

100

100

100

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase rata-rata capaian indikator output kegiatan 95%

%

100

100

100

4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase terpenuhinya sarana dan

prasarana kantor

%

92

92

100

5

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

Jumlah angka gangguan kamtibmas saat hari raya

%

0,00

0,00

100

6

Program Penataan Administrasi Kecamatan

Persentase desa yang tertib administrasi

%

60

60

100

B

Meningkatnya kualitas pelayanan

Indeks kepuasan pelayanan

%

80

80

100

1

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

 

Persentase sekolah yang melaksanakan UKS sesuai standar

%

100

100

100

2

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase jumlah desa siaga yang aktif

%

100

100

100

3

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Capaian angka bebas jentik 95 %

%

100

80

80

4

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Terbentuknya kelompok peduli sampah

%

1,00

1,00

100

5

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Persentase balita dengan gizi baik

%

90

90

100

6

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Persentase terfasilitasi pemenuhan kebutuhan PMKS di Kecamatan

%

100

100

100

7

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Jumlah cabang olah raga yang aktif

%

1,00

1,00

100

8

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Terpenuhinya kebutuhan penggunaan

lapangan 12 bulan

%

100

100

100

9

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Persentase terfasilitasinya kegiatan penanggulangan bencana

%

100

100

100

10

Program Pengembangan Otonomi Daerah

Indeks kepuasan pelayanan

%

80

80

100

11

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Terpenuhinya data kelompok budidaya

peternakan

%

100

100

100

12

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Terpenuhinya data kelompok budidaya

perikanan

%

100

100

100

 

 

 

 

3.1.2.Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir

 

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Kecamatan Banjarangkan

Tahun 2014-2016

 

No

Sasaran

Indikator Sasaran

2014

2015

2016

Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

Target (%)

Realisasi(%)

Capaian (%)

Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

A

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Persentase jumlah desa yang tertib administrasi

25

25

100

50

50

100

60

60

100

1

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan

Persentase usulan yang terakomodir dalam RKPD

50

50

100

50

50

100

50

50

100

2

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Terselenggaranya peringatan hari-hari besar nasional dan daerah

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase rata-rata capaian indikator output kegiatan 95%

100

100

100

90

90

100

100

100

100

4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase terpenuhinya sarana dan

prasarana kantor

87

87

100

90

90

100

92

92

100

5

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase terpenuhinya pakaian seragam pegawai

-

-

-

40,00

0

0

-

-

-

6

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

Jumlah angka gangguan kamtibmas saat hari raya

0,00

0,00

100

0,00

0,00

100

0,00

0,00

100

7

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Tertib batas wilayah administrasi kecamatan

100

100

100

-

-

-

-

-

-

8

Program Penataan Administrasi Kecamatan

Persentase desa yang tertib administrasi

25

25

100

50

50

100

60

60

100

B

Meningkatnya kualitas pelayanan

Indeks kepuasan pelayanan

80

80

100

80

80

100

80

80

100

1

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

 

Persentase sekolah yang melaksanakan UKS sesuai standar

-

-

-

100

100

100

100

100

100

2

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase jumlah desa siaga yang aktif

-

-

-

100

100

100

100

100

100

3

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Capaian angka bebas jentik 95 %

-

-

-

95

95

100

100

80

80

4

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Terbentuknya kelompok peduli sampah

-

-

-

15

15

100

1,00

1,00

100

5

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Persentase balita dengan gizi baik

-

-

-

90

90

100

90

90

100

6

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Persentase terfasilitasi pemenuhan kebutuhan PMKS di Keca

  • Dibaca: 174 Pengunjung
Kontak Kami
Statistik Pengunjung
051328
Pengunjung
Hari ini: 52
Minggu ini: 174
Bulan ini: 684

Total pengunjung: 21.804
Online: 1


Media Sosial